Jakarta-Barak Sumatera - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan kajian dan investigasi terhadap potensi korupsi yang terjadi dalam Proyek jalan nasional di provinsi.
"Bahwa diduga ada potensi korupsi . KPK dalam tahap melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan jalan nasional di Provinsi-Provinsi," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat malam, belum lama ini.
"Bahwa diduga ada potensi korupsi . KPK dalam tahap melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan jalan nasional di Provinsi-Provinsi," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jumat malam, belum lama ini.
Menurut Bambang, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data dan informasi terkait hal itu. Potensi korupsi, kata Bambang, bisa dilihat dari panjang jalan yang tidak sesuai, dan perbaikan berulang kali dilakukan setiap tahunya,di tempat yang sama.
"KPK kemudian mengumpulkan informasi siapa Kontraktor yang melaksanakan jalan Nasional itu. Nanti bisa ketahuan, jangan-jangan ini Proyeknya sama, dikerjakan oleh Kontraktor yang sama," ungkap dia.
Selain proyek infrastruktur, KPK juga sedang melakukan kajian terhadap program bantuan sosial.
"Karena selama ini orang berpikir bantuan sosial itu ada di pemerintah daerah, tapi di kementerian juga ternyata banyak bantuan sosial," kata Bambang.
Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemeliharaan jalan Nasional.
Setidaknya ada dua hasil laporan. Pertama harga material kemahalan karena di-mark up. Kedua kelebihan bayar. Jadi volumenya tidak selalu sesuai dengan uang yang dikeluarkan. (Yan Graha/Aktivis Barak Sumatera)
"KPK kemudian mengumpulkan informasi siapa Kontraktor yang melaksanakan jalan Nasional itu. Nanti bisa ketahuan, jangan-jangan ini Proyeknya sama, dikerjakan oleh Kontraktor yang sama," ungkap dia.
Selain proyek infrastruktur, KPK juga sedang melakukan kajian terhadap program bantuan sosial.
"Karena selama ini orang berpikir bantuan sosial itu ada di pemerintah daerah, tapi di kementerian juga ternyata banyak bantuan sosial," kata Bambang.
Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemeliharaan jalan Nasional.
Setidaknya ada dua hasil laporan. Pertama harga material kemahalan karena di-mark up. Kedua kelebihan bayar. Jadi volumenya tidak selalu sesuai dengan uang yang dikeluarkan. (Yan Graha/Aktivis Barak Sumatera)
Jakarta